KAMPOENG NEWS.COM -KAMPAR. Sedikitnya 25 orang dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ( APKASINDO) Kampar datangi Pemda kabupaten Kampar, pada Selasa, 17 Mei 2022 di kantor Bupati Kampar.
Kedatangan mereka dilakukan untuk menyikapi dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng dan Crude Palm Oil (CPO) yang berdampak langsung kepada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.
Kerena didasari dengan aksi serentak tanggal 17 ini oleh APKASINDO dan petani seidonesia di 21 provinsi dan 144 kab kota mengadakan yang sama.
Hadir dalam bersama mereka ketua APKASINDO Kampar Helkis, S.Pd, Sekjen APKASINDO Kampar Ganda. SE, dan beberapa perwakilan kecamatan, Ketua DPU Salo Yuono, Ketua DPU Tapung hilir, Ketua DPU Tambang, Ketua DPU Kuok, DPU XIII koto Kampar, perwakilan petani sawit Kampar, dan serta jajaran Kasat Reskrim Polres Kampar.
" Kedatangan kami intinya untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda terkait harga sawit yang tidak stabil, ditambah dengan ketidak sesuaian harga PKS dengan Disbun" kata Ganda Sekjen APKASINDO Kampar.
Kedatangan mereka disambut oleh Sekda kampar yg di wakili oleh staf ahli kepemerintahan politik dan hukum.
Dalam pertemuan mereka membahas beberapa tuntutan diantaranya.
1. Meminta Pemda Kampar menyurati langsung ke Pres agar larangan ekspor CPO di cabut. Karena berdampak anjloknya harga kelapa sawit.
2. Meminta Pemda Kampar agar menyidak PKS yanh tidak menerapkan harga Disbun dan mengambil harga dengan sepihak.
3. Meminta Pemda agar mendirikan PkS migor di Kampar karna Kabupaten kampar memiliki wilayah terluas kebun sawit di riau sehingga bahan bakunya sangatlah tersedia.
4. Meminta pemerintah agar meninjau kembali Permentan NO 01 tahun 2018.
5. Meminta Pemkab Kampar agar mengadensi ke PKS yang nakal dalam hal ini bermain di timbangan dan tidak menetapkan harga Disbun Riau.
Terkait tuntutan tersebut Pemda Kampar sangat mendukung dan siap meneruskan ke pusat terkait aksi damai dan keinginan petani sawit khusus kabupaten Kampar.
